Elektronik Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim

Persyaratan Perizinan :

Perizinan Online

1. FLyover Persyaratan

2. Izin Konstruksi Pada Sumber Daya Air Pada Wilayah Kewenangan Provinsi Persyaratan

3. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK Negeri Persyaratan

4. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian Pada SMK Swasta Persyaratan

5. Izin Pendirian SLB Negeri Persyaratan

6. Izin Pendirian SLB Swasta Persyaratan

7. Izin Pendirian SMA Negeri Persyaratan

8. Izin Pendirian SMA Swasta Persyaratan

9. Izin Pendirian SMK Negeri Persyaratan

10. Izin Pendirian SMK Swasta Persyaratan

11. IZIN PENETAPAN UNIT PENGELOLA DARAH KELAS UTAMA PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH Persyaratan

12. Izin Pengalihan Alur Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Persyaratan

13. Izin Perlintasan/Crossing Persyaratan

14. izin Underpass Persyaratan

15. Lisensi Arsitek Persyaratan

16. Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) Persyaratan

17. Pemutakhiran Izin Pendirian SLB Negeri Persyaratan

18. Pemutakhiran Izin Pendirian SLB Swasta Persyaratan

19. Pemutakhiran Izin Pendirian SMA Negeri Persyaratan

20. Pemutakhiran Izin Pendirian SMA Swasta Persyaratan

21. Pemutakhiran Izin Pendirian SMK Negeri Persyaratan

22. Pemutakhiran Izin Pendirian SMK Swasta Persyaratan

23. PENCABUTAN IZIN LIMBAH B3 Persyaratan

24. Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan Persyaratan

25. Pengalihan Jalan Milik Provinsi Persyaratan

26. Penutupan SLB Negeri Persyaratan

27. Penutupan SLB/SKh Swasta Persyaratan

28. Penutupan SMA Negeri Persyaratan

29. Penutupan SMA Swasta Persyaratan

30. Penutupan SMK Negeri Persyaratan

31. Penutupan SMK Swasta Persyaratan

32. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi dibawah 2000 M2) Persyaratan

33. Perizinan Berusaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan Kapasitas Diatas 500 kW (IUPTLS) Persyaratan

34. Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Skala Kecil dan Menengah Persyaratan

35. PERSETUJUAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DELH DAN/ATAU DPLH Persyaratan

36. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Non Berusaha Persyaratan

37. Persetujuan Pengalihan Alur Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Persyaratan

38. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial untuk Luas Maksimal 5 Hektar Persyaratan

39. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan yang dimohon Perseorangan/Koperasi) Persyaratan

40. Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi Persyaratan

41. Perubahan Perizinan dan Non Perizinan Persyaratan

42. REKOMENDASI PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB) Persyaratan

43. REKOMENDASI GUBERNUR PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL Persyaratan

44. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota Persyaratan

45. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota Persyaratan

46. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota Persyaratan

47. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) Persyaratan

48. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL) Persyaratan

49. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Persyaratan

50. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Persyaratan

51. REKOMENDASI UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) SKALA PROVINSI Persyaratan

52. Rekomendasi/Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan Persyaratan

53. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi Non Perintis (Ferry Penyeberangan) Persyaratan

54. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Sungai Danau Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi Persyaratan

55. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Sungai Danau Lintas Antar Kab/Kota dalam Provinsi di Bawah 7GT Persyaratan

56. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP - DOKUMEN ANDAL DAN RKL - RPL (BARU) Persyaratan

57. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP - ANDAL DAN RKL-RPL Persyaratan

Elektronik Perizinan Terpadu Satu Pintu (E-PTSP)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROV. KALIMANTAN TIMUR

Persyaratan Perizinan :

Perizinan Online